"Dari dulu juga kami sudah kecolongan, tapi saya sama Pak Jokowi waktu itu diem-diem dulu nih," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (27/3/2015).
Basuki mengaku berdiam diri karena tidak memiliki dukungan pemerintah pusat. Saat mereka memimpin Ibu Kota, mayoritas anggota DPRD DKI berasal dari Partai Demokrat. Begitu pula dengan komposisi pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Jokowi bersedia dicalonkan menjadi presiden. Sebab, untuk mengatasi permasalahan Jakarta dan permainan anggaran diperlukan kerja sama yang baik antara kepala daerah dengan pemerintah pusat.
"Dulu, kami enggak ada presiden, kapolri, dan Kejagung. Kamu bisa bayangkan enggak, enggak ada presiden terus Kabareskrimnya enggak jujur, mengerikan kan? Bisa-bisa kami yang ditangkap. Nah, kalau sekarang kan jelas, kalau mau nangkapin orang," kata Basuki.
Seperti diketahui, Basuki menemukan adanya usulan anggaran siluman di RAPBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Anggaran siluman itu dalam bentuk pokok pikiran (pokir) DPRD yang diselipkan setelah paripurna pengesahan. Bahkan, lanjut Basuki, pokir DPRD dari tahun 2012 hingga 2015 totalnya mencapai Rp 43,6 triliun.
Basuki telah melaporkan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa bukti dokumen APBD 2012-2014 serta dokumen RAPBD DKI dan DPRD 2015. Selain itu, kasus penyalahgunaan pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) di APBD Perubahan 2014 telah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri.(Kompas)