sekedarberbagi.info, Jakarta - Tidak semua negara bisa menerima kehadiran Twitter. Jejaring sosial ini
kerap dianggap sebagai pengganggu jalannya pemerintahan di sejumlah
negara, seperti Cina, Korea Utara, dan Iran. Lantas, bagaimana tanggapan
Chief Executive Twitter Dick Costolo terhadap hal tersebut?
"Saya beberapa kali ke Cina dan mengharapkan pemblokiran dihapus,"
ujarnya dalam wawancara eksklusif di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2015.
Costolo juga mengatakan Twitter sudah berupaya melakukan pembicaraaan
dengan otoritas lokal untuk membuka blokir. Sayangnya, hingga kini
upayanya belum membuahkan hasil.
Sebagai pengganti Twitter, pengguna Internet di Negeri Tirai Bambu
menggunakan jejaring sosial dengan konsep serupa bernama Weibo. Weibo
pun tidak sepenuhnya bebas karena terdapat aturan sensor dari pemerintah
dan administrator.
Costolo berharap di masa depan Twitter dapat diterima oleh setiap
negara. "Saya percaya Twitter bisa menjadi tempat berkomunikasi terbaik
di dunia," ucap dia.
Pemblokiran yang dilakukan terhadap Twitter di Korea Utara bukan
merupakan hal yang aneh. Negara ini memang memiliki peraturan yang ketat
terhadap akses informasi dan Internet, khususnya yang berasal dari
negara-negara Barat.
Sedangkan di Iran, pemblokiran dilakukan sejak 2009, bertepatan dengan
pemilihan umum. Pemerintah Iran khawatir Twitter bakal dijadikan sarana
protes bagi para penentang pemerintah. Negara lain yang juga sempat
memblokir Twitter adalah Mesir, Turki, dan Pakistan.(Tempo)
