"Kalau dibuat toko khusus bir lebih bagus jadi yang masuk betul-betul pengen minum bir. Enggak bisa ditaruh untuk semua orang," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis 16 April 2015.
Wakil Gubenrur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, turut mengatakan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan jelas hanya mengatur soal penjualan bukan larangan minum minuman beralkohol. Sehingga, menurut Djarot, kenapa harus mempermasalahkan soal keberadaan saham Pemerintah DKI Jakarta di PT Delta Djakarta.
"Penjualan itu bukan dilarang tapi diatur. Masak ada kaitannya dengan saham yang kami punya di Delta?" kata Djarot. "Saham di Delta sudah berada sejak tahun 1970-an mengapa baru diungkit saat ini."
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengatakan, Kementerian Perdagangan tidak melarang konsumsi minuman beralkohol. "Tapi untuk penjualannya yang diatur," kata Djarot.
Djarot melanjutkan, persoalan yang diangkat selama ini lebih pada kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta gara-gara keluar Surat Peraturan Menhteri Perdagangan soal pengendalian penjualan minuman beralkohol. "Kalau dipersoalkan gara-gara keluar dari surat dari Mendag itu kan nggak ada pengaruhnya. Paling penjualannya menurun," ujar dia.
Djarot menambahkan, sejauh ini larangan untuk minum minuman beralkohol atau larangan minum bir bagi pendatang jelas tak ada. Menurut dia, kalau larangan penjualan minuman beralkohol sampai keluar, menurut Djarot, hal itu tidak adil bagi pihak pendatangan yang datang ke Indonesia. "Fair saja kalau seperti ini gimana orang luar mau datang ke Indonesia. Gimana dengan wisata kita?" ujar dia.
Menurut Djarot, hal yang perlu diperhatikan adalah peredaran minuman keras atau beralkohol yang tidak berlisensi dan membahayakan. "Sejenis oplosan-lah," kata dia lagi.(Tempo)