“Saya baca di sebuah media online, Humas BNPT Irfan Idris mengatakan, penutupan situs-situs media Islam itu disebabkan mereka suka menghina dan menjelek-jelekkan Jokowi. Jadi, itu sebabnya? Bukan karena pro-ISIS?” ujar Anton dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (1/4).
Dengan demikian, kata dia, tujuan pemblokiran sudah bergeser dari surat permintaan resminya. Padahal surat resmi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke Kemenkominfo menyebutkan alasan pemblokiran karena media-media Islam tersebut pro-ISIS.
“Kenapa sekarang Irfan mengatakan karena sering menjelek-jelekkan Jokowi?” kata anggota Komisi Hukum MUI Pusat tersebut.
Menurutnya, jika benar demikian, BNPT telah salah besar. Jika masalahnya karena menjelek-jelekkan Jokowi, itu bukan merupakan ranah BNPT. Lagi pula, media yang menyuguhkan fakta yang sebenarnya bukan berarti menjelek-jelekkan.
Anton menyayangkan, era pemerintahan Jokowi, hukum menjadi semakin runyam. Padahal sudah jelas membredel media sekarang sudah dilarang UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. “Lagi pula, kalau pun ada media yang melanggar, pemblokiran atau pembredelan harus melalui keputusan pengadilan, tidak boleh membredel, memblokir atau membrangus media semaunya sendiri,” jelasnya.(ROL)